Benteng Somba Opu Simbol Perlawanan Goa


Benteng Somba Opu dibangun pada abad XVI menggunakan susunan batu bata merah, Kamis (23/9).
Hingga kini, kemegahan benteng pertahanan Kerajaan Gowa yang merupakan hasil kreasi masyarakat pribumi
Sulawesi Selatan itu masih bisa disaksikan sisa- sisanya.
(sumber : kompas.com)


Oleh : ASWIN RIZAL HARAHAP dan NASRULLAH NARA

Dari segi bentuk, Benteng Somba Opu di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tergolong biasa-biasa saja. Namun, kekokohan dinding dari batu bata merah padat yang mengelilinginya sedahsyat perlawanan Raja Gowa XVI Sultan Hasanuddin saat mempertahankan benteng dari perampasan oleh Belanda.

Inisiatif membangun benteng datang dari Raja Gowa IX Daeng Matanre Karaeng Tumapa’risi’ Kallonna tahun 1525. Dia ingin mengubah orientasi kehidupan kerajaan dari agraria menjadi maritim, memanfaatkan maraknya kedatangan para pedagang Melayu setelah Malaka diduduki Portugis tahun 1511.

Dalam buku Tapak-Tapak Waktu terbitan Ininnawa (2005), David Bulbeck menggambarkan, pembangunan benteng dikerjakan lebih dari 10.000 orang—mayoritas tawanan dari Kerajaan Bone. Batu bata merah padat ditumpuk 7-8 meter membentuk segi empat sepanjang 2 kilometer. Dinding barat, menghadap Selat Makassar, dibuat berlapis tiga dengan ketebalan 3,6 meter. Jarak antardinding agak lebar agar laskar Kerajaan Gowa mudah berbaris untuk menjaganya. Benteng itu dilengkapi menara (bastion) setengah melingkar.

Menurut dosen Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin, Baharuddin Koddeng, pembangunan menara dilakukan atas saran Portugis. Barter rempah- rempah dengan ilmu tentang meriam.

Sekitar 30 meriam disiagakan di dua bastion, menghadap Selat Makassar. Di bastion barat laut (Buluwara Agung) terdapat meriam sakti Ana’ Mangkasara (putra Makassar), berbobot 9,5 ton, panjang 6 meter, dan diameter 4,14 sentimeter.

Isi benteng menunjukkan tingginya peradaban Kerajaan Gowa. Awal abad ke-16 adalah era perkembangan kota benteng di berbagai belahan dunia sebagai simbol kekuasaan dan kedaulatan. Di bawah kepemimpinan Raja Gowa X, I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng, Gowa menguasai seluruh kerajaan dari pesisir barat hingga selatan Sulsel, termasuk bandar niaga.

Pesatnya tata niaga di Gowa mengusik persekutuan dagang Belanda (VOC) yang berupaya memonopoli pasar rempah- rempah—ini sering digagalkan Sultan Hasanuddin yang memimpin Gowa sejak 1635. Ketika VOC sukses menguasai rempah- rempah di Maluku, perdagangan di Benteng Somba Opu tetap tumbuh lewat penyelundupan oleh pedagang Bugis.

Sejarawan Universitas Hasanuddin, Suriadi Mappangara, mengatakan, pimpinan tertinggi Belanda, Cornelis Speelman, mengajak Aru Palakka—keturunan bangsawan Bone yang di bawah Gowa—menundukkan Kerajaan Gowa.

Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya, 18 November 1667; salah satu isinya memerintahkan pemusnahan Benteng Somba Opu. Ternyata Sultan Hasanuddin tetap bertahan di Benteng Somba Opu hingga 14 Juni 1669.

Dalam buku Pengupasan, Penyelamatan, dan Rekonstruksi Benteng Somba Opu sebagai Pusat Kerajaan Gowa terbitan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara (1995) dijelaskan bahwa kehebatan sistem pertahanan Benteng Somba Opu sempat membuat Belanda kewalahan. Belanda melepas 30.000 butir peluru meriam dari lautan untuk meruntuhkan dinding barat Benteng Somba Opu yang berlapis. Pasukan Kerajaan Gowa bertahan hingga 17 Juni petang.

Pasukan Belanda baru bisa merebut Benteng Somba Opu pada 24 Juni 1669. ”Speelman mengenang perang dengan Kerajaan Gowa sebagai yang tersulit. Benteng Somba Opu merupakan simbol perlawanan dan harga diri Kerajaan Gowa,” ujar Suriadi.

Kini benteng itu kini tinggal puing. Ketinggian fondasi benteng tinggal 2-3 meter. Pemerintah Provinsi Sulsel berupaya merevitalisasi tahun 1995. Benteng Somba Opu dijadikan pusat pameran pembangunan. Namun upaya ini sia-sia akibat lemahnya komitmen pelestarian bangunan cagar budaya itu.

Upaya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dengan menggandeng swasta ditentang banyak kalangan karena khawatir situs itu rusak. Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Aurora Frida Tambunan mengatakan, upaya memberi nilai ekonomis pada cagar budaya diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan dilakukan di zona pengembangan.

Kehadiran fasilitas hiburan diharapkan memperkuat citra benteng. Namun langkah ini tak bisa gegabah agar keluhuran para leluhur tak hancur.....

Sumber : http://oase.kompas.com/read/2011/01/22/09082850/Simbol.Perlawanan.Goa