Pariwisata Indonesia Jauh Ketinggalan

Penari Bali dengan latar media promosi Vote Komodo sebagai salah satu Keajiban Dunia di Melbourne, Australia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sampai saat ini belum melakukan ekspose (evaluasi) sejauh mana pencapaian kinerja setahun belakangan. Akan tetapi, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, hampir setiap kesempatan mengemukakan keberhasilan dan kemajuan pariwisata Indonesia. Mulai dari kepercayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat kembali Jero Wacik sebagai Menteri Kebudayaaan dan Pariwisata, tercapainya terget kunjungan wisatawan mancanegara, sampai tumbuhnya hotel-hotel baru di sejumlah daerah.

"Kalau dikatakan Pemerintah gagal, berarti menteri gagal, direktur jenderalnya juga gagal. Saya tegaskan, Pemerintah tidak gagal," kata Jero Wacik, pada peluncuran Visit Banda Aceh Year 2011, Selasa (19/10/2010) di Jakarta.

Sebelumnya, saat menerima finalis Puteri Pariwisata Indonesia 2010, Menbudpar itu mengatakan, "Di bidang pariwisata, saya optimistis target 7 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tercapai. Karena hampir setiap bulan, dibanding bulan yang sama tahun lalu, terjadi peningkatan jumlah kunjungan lebih kurang 7 persen".

Jero Wacik mungkin benar, dengan indikator yang dikemukakannya. Namun, kalangan pakar dan akademisi, serta pelaku wisata menilai pariwisata Indonesia belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kemajuan industri pariwisata negara tetangga, Indonesia jauh ketinggalan.

Menurut Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang juga pakar pariwisata, Prof Dr Wiendu Nuryantie, ada tiga parameter penting untuk mengukur kinerja pariwisata, yaitu jumlah kunjungan wisman dan wisnus, lama tinggal, dan jumlah pembelanjaan wisatawan. "Jika dua dari tiga parameter itu menunjukkan kenaikan, itu keberhasilan dari upaya marketing. Namun, rendahnya pembelanjaan wisman, menandakan rendahnya kualitas destinasi," tandasnya.

Wakil Ketua Umum Asita Pusat, Asnawi Bahar meragukan keberhasilan dari pencapaian target kunjungan wisman tahun 2009 yang 6,4 juta wisman. "Angka sebanyak itu dari mana? Coba hitung seat pesawat terbang dari dan ke luar negeri, tak sampai sebanyak itu satu tahun. Lalu, data di imigrasi kan tidak pernah ada mana yang betul-betul turis mancanegara, pekerja, dan mana yang tidak. Mungkin saja orang Indonesia pulang wisata dari luar negeri dikatakan sebagai turis mancanegara masuk ke Indonesia," katanya.

Lektor Kepala dalam Bidang Ekoturisme di IPB, Dr Ir Ricky Avenzora MSc, mengatakan statistik turis sebesar 6 jutaan orang tersebut tidak bisa diterima, sejalan dengan buruknya dinamika administrasi pemerintahan dan karena adanya dinamika penipuan tujuan perjalanan mereka ke Indonesia.

"Sangat banyak pekerja gelap asing di Indonesia yang masuk ke Indonesia dengan visa turis (yang secara sembrono memang telah dimudahkan oleh peraturan Indonesia). Buruknya sistem administrasi menjadikan statistik turis amburadul, sulit kita percaya," ujarnya.

Jika mau jujur, atas adanya dinamika penipuan tujuan kedatangan dan dinamika double counting dalam pengadministrasian angka statistik, maka angka tersebut kiranya patut dikoreksi sebesar 20 persen.

Tentang target 7 juta kedatangan wisman tahun 2010, menurut Ricky, karena adanya kekerdilan mental birokrat yang takut kehilangan jabatan, jumlah target tak mampu dilipatgandakan.

Wiendu mengungkapkan, Malaysia tahun 2009 bisa mendatangkan wisatawan mancanegara 22 juta, Singapura 10,5 juta, dan Thailand 14 juta. Sementara Indonesia cuma 6,4 juta (dan data itu masih diragukan).

"Kita selalu mengatakan Indonesia sangat kaya dengan potensi pariwisata, tapi dibanding kunjungan wisman di negara tetangga (pesaing), potensi Indonesia itu belum ada apa-apanya. Kita belum mampu mengolah potensi itu menjadi sebuah destinasi. Artinya, keterpaduan akses, atraksi, sarana-prasarana, fasilitas pendukung, akomodasi, sumberdaya manusia dan citra atau image, belum optimal," papar Wiendu Nuryantie, ketua panitia World Conference on Culture, Education and Science (Wisdom) 2010, yang akan berlangsung di Yogyakarta, 8-11 November mendatang.

Menurut Asnawi Bahar, destinasi kita terkendala infrastruktur. Untuk mencapai suatu tujuan wisata, akses ke sana lebih dari tiga jam. Di luar negeri, idealnya jarak tempuh 2 jam. Kemudian promosi, masih jauh dari harapan. Promosi yang dilakukan Indonesia tidak berkelanjutan dan tidak jangka panjang.

"Malaysia mampu gaet banyak wisman dari Timur Tengah. Di Mekkah banyak baliho besar promosi pariwisata Indonesia, sedang Indonesia tidak berpromosi di Timur Tengah. Padahal, sebagai negara Islam terbesar, Indonesia bisa menarik lebih banyak wisman dari Timur Tengah. Kita kalah dengan Malaysia dalam hal promosi," paparnya.

Ricky Avenzora menegaskan, dalam perspektif politik wisata, maka harus dikatakan bahwa tourism political bargaining Indonesia terus merosot tajam dan hampir mencapai titik nadir terendahnya. Berbagai kelemahan yang dimiliki pengambil keputusan dan kebijakan kepariwisataan Indonesia dalam masa reformasi, telah menghasilkan program-program dan tindakan kepariwisataan yang sangat artifisial dan sangat berbahaya dalam banyak bidang.

"Dalam lingkup internasional, meskipun belum resmi, agregasio dari kuota length of stay pariwisata Indonesia di pasar pariwisata internasional cenderung menurun dari 21 hari menjadi 14 hari. Sedangkan pada lingkup nasional, maka sangat jelas bahwa politikus dan pengambil kebijakan untuk pariwisata Indonesia, sama sekali tidak menyadari adanya ancaman politik pariwisata yang terstruktur dan sistematis dari berbagai negara tetangga," paparnya.

Sebagai contoh rendahnya political bargaining, coba amati berbagai inflight film yang disediakan PT Garuda Indonesia di pesawat GA yang terbang ke luar negeri. Carilah film yang ada tentang Indonesia dalam daftar inflight film mereka. "Coba tanyakan pada pihak Garuda tentang siapa dan di mana keputusan untuk memilih dan membeli inflight film tersebut dilakukan. Inflight film Garuda ditentukan di Malaysia," katanya.

Destinasi Baru

Asnawi Bahar yang juga Ketua Asita Sumatera Barat menjelaskan, pariwisata Indonesia kurang berkembang karena pemerintah kurang mengoptimalkan dan mengembangkan destinasi baru. Pemerintah selalu memberikan fokus ke Bali. Sehingga yang terjadi belakangan ini adalah penumpukan di Bali. "Hotel dekati titik jenuh. Bandara walau dikembangkan, tidak menjawab persoalan. Sementara destinasi lain kurang mendapat perhatian," katanya.

Wiendu menjelaskan, kunjungan wisman di Malaysia, Singapura, dan Thailand, bahkan Filipina meningkat pesat karena mereka menciptakan destinasi-destinasi baru, seperti Universal Studio di Singapura, yang menambah kunjungan 2,5 juta wisman dan 1 juta di antaranya orang Indonesia. Malaysia punya The Eye of Malaysia.

"Tanpa produk baru, kita akan mengalami product fatique, keletihan produk, jadi susah mendongkrak wisman. Jadi selain promosi terus digenjot, yang lebih penting adalah pembangunan kualitas destinasi," katanya.

Ricky melukiskan, yang terjadi saat ini bukan pembangunan destinasi, tapi merusak potensi destinasi yang ada karena salah sentuh dalam perencanaan. "Contoh, coba amati gerbang kota yang membatasi Bandara Soekarno-Hatta dengan Kota Jakarta. Apakah masyarakat Betawi tidak mempunyai identitas sehingga gerbang kota tersebut harus dibuat dengan mengambil identitas masyarakat Bali? Apakah Jakarta, sebagai ibukota Negara tidak mempunyai identitas sendiri? Atas hal itu, maka menjadi tidak salah jika banyak orang luar yang lebih mengenal Bali daripada Indonesia," katanya.

Menbudpar Jero Wacik, dalam Peluncuran Visit Banda Aceh Year 2011, menjawab kenapa Bali yang selalu dapat prioritas. "Bali terkenal di dunia bukan karena Manteri Kebudayaan dan Pariwisatanya orang Bali. Akan tetapi, karena Bali itu sendiri. Saya jarang mempromosikan Bali, Bali mempromosikan dirinya sendiri," tegasnya.

Menurut wisman, lanjut Wacik, Bali menjadi destinasi unggul, karena lima kriteria, yaitu kekuatan alam, budaya, manusia yang welcome, makanan, dan value. "Jika ingin suatu daerah memiliki destinasi unggul, penuhi kelima kriteria itu," tambahnya.

Wacik berlomba-lomba ajak gubernur dan bupati/wali kota menciptakan destinasi unggulan di daerahnya masing-masing.

Akan tetapi, tanpa adanya fokus program dan terintegrasikan program pendukung dari kementerian lain, maka pembangunan destinasi baru yang diharapkan, menurut Wakil Ketua Umum Asita Pusat Asnawi Bahar, tak akan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Atase Pariwisata

Lima tahun belakangan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak Duta Besar RI yang menjadikan jumlah wisatawan ke Indonesia sebagai indikator keberhasilan tugas diplomatiknya di luar negeri.

Menurut Ricky Avenzora, di satu sisi hal tersebut adalah memang bisa menjadi indikator tentang pentingnya pariwisata bagi Indonesia, tapi di sisi lain hal tersebut menjadi kecenderungan yang sangat berbahaya bagi politik luar negeri Indonesia yaitu karena tupoksi diplomatik dubes tentunya bukan hanya peningkatan wisatawan.

"Hingga saat ini pun belum satu pun Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri yang dilengkapi dengan struktur Atase Pariwisata, sehingga tugas tersebut diemban oleh atase lain dan cenderung menjadikan mereka over duties dan tidak fokus pada tupoksi utama mereka," katanya.

Asnawi Bahar juga mengungkapkan hal senada, perlunya di setiap negara yang jadi sasaran pariwisata Indonesia, di Kedutaan Besar atau di Konsulat Jenderal RI ada atase pariwisata, yang khusus mengurus promosi dan sebagainya tentang pariwisata Indonesia. "Di banyak Kedutaan Besar dan KJRI, selain atase pariwisata belum punya, bahan promosi pariwisata pun tak ada. Kalau pun ada hanya Bali," katanya.

Sumber :http://travel.kompas.com/read/2010/10/19/21091083/Pariwisata.Indonesia.Jauh.Ketinggalan.-5